Home / BREAKING NEWS

Senin, 12 April 2021 - 21:02 WIB

Kompetensi Wartawan & Membongkar Penyimpangan

  Dibaca Sebanyak : 224 Orang

Oleh : Abu Bakar Dahlan

Makassarpena.online. Hari sudah siang, awal tahun 2011 ketika saya tiba-tiba dipanggil Prof.Dr.dr.Idrus A.Paturusi yang baru setahun memasuki periode kedua masa jabatannya sebagai Rektor Universitas Hasanuddin, menggantikan Prof.Dr.Ir. Radi A.Gany

“Coba You pelajari surat ini, mungkin cocok jika Anda ikuti,” kata maha guru Ilmu Bedah Tulang dan Ortopedi tersebut sambil bangun dari kursinya dan menyerahkan selempar surat dari Lembaga Pers Doktor Soetomo (LPDS) Jakarta.

Masih dalam posisi berdiri. Saya membaca cepat isi surat tersebut. “Rupanya saya cocok mengikuti kegiatan ini karena berkaitan dengan wartawan,” saya membatin, lalu mengayunkan satu langkah ke depan.

“Ya, kelihatannya, saya cukup berkompeten mengikuti kegiatan ini, Prof,” kata saya. “Ok ikuti saja dan lapor ke Wakil Rektor II (Dr.dr.Andi Wardihan Sinrang, M,S., saat itu belum menjabat guru besar),” titah profesor yang dijuluki “Dokter di Medan Lara” oleh Sili Suli dan Hurri Hasan pada buku biografinya yang luks dan “full color” setebal 353 halaman.

Ini adalah kisah awal saya mengikuti “Training of Trainer” Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang berlangsung selama dua hari (11-12 Januari 2011) yang padat di Jakarta melalui jatah perguruan tinggi, Universitas Hasanuddin. Dari Makassar kegiatan ini juga diikuti Sukriansyah S.Laief, yang belum lama menyelesaikan pendidikan doktor di Fakultas Hukum Unhas.

UKW ini merupakan titah Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan yang diteken pada tanggal 2 Februari 2010 oleh Prof.Dr.Ichlasul Amal, M.A., mantan Rektor UGM Yogyakarta yang kemudian menjabat Ketua Dewan Pers.

Hari pertama “ToT” dipadati dengan beragam materi yang dibawakan oleh para wartawan senior, daru LKBN “Antara”, LPDS, dan juga dari Yayasan Tifa yang anggotanya terdapat beberapa orang wartawan yang sudah kenyang asam garam pengalaman jurnalistiknya. Bagi saya yang mengoleksi dan membaca begitu banyak buku mengenai jurnalistik, sebenarnya tidak ada yang baru dari materi yang diberikan. Kecuali, soal kompetensi wartawan.

Pada hari kedua, para peserta yang jumlahnya tidak lebih dari 20 orang itu menjalani uji teoretik penyusunan program peliputan investigasi. Tekniknya, setiap peserta akan menguji peserta yang lainnya. Jadi simulasinya, kami akan saling menguji. Uki, sapaan Sukriansyah S.Latief, yang saat itu menjabat Pemimpin Redaksi Harian “Fajar” duji oleh seorang peserta dari Sumatera Utara. Saat Uki diuji, saya dapat menyaksikannya, sekaligus menunggu giliran dan mau mengetahui seperti apa model pertanyaan yang disampaikan.

“Ah,,,kalau memang seseorang itu wartawan benar, akan makan mentah semua pertanyaan seperti ini,” kata saya, yang sudah malang melintang menyampaikan materi pendidikan dan pelatihan jurnalistik dalam berbagai forum di Makassar.

Ternyata pertanyaan yang diajukan “penguji” Uki kian kencang dan membuat saya sedikit serius mengikutinya. Saya kemudian berpikir, jika dari Unhas yang dikirim bukan seorang yang benar-benar wartawan, tentu akan kewalahan “digoreng” penguji. Tetapi pertanyaan yang diajukan pengujinya, bakal Uki makan mentah juga. Soalnya dia termasuk kelas pemimpin redaksi dan sudah kenyang ditanyai saat menempuh pendidikan doktor.

“Uki, balas ki sebentar kalau dia diuji,” bisik saya ketika Uki selesai menjalani tanya jawab mengenai proposal peliputan investigasi yang diwajibkan kepada setiap peserta.

Saya mengajukan tema peliputan investigasi bertajuk, “Perda yang Tidak Pro-Rakyat”. Tema ini sebenarnya merupakan hasil penelitian salah seorang profesor doktor Sosiologi di Unhas yang sangat dekat dengan saya. Saya pernah mewawancarai beliau perihal penelitian itu, termasuk indikator untuk menarik simpulan terhadap peraturan daerah yang tidak pro-rakyat tersebut.

Ketika saya mendapat giliran, mungkin satu pertanyaan penguji yang membuat dia merasa di-“skakmat”.

“Bagaimana cara Anda mengidentifikasi dan memperoleh data yang diperlukan,” dia bertanya.

“Setiap redaktur dalam merancang program peliputan pasti semua menyiapkan kiat dan langkah yang harus dilakukan. Dan, saya tidak akan mengatakan di sini karena sebagai bentuk peliputan investigasi harus tersamar. Tidak boleh diketahui oleh orang di luar redaksi,” kata saya, yang kemudian saya tahu dia sebenarnya bukan seorang wartawan, melainkan seorang dosen ilmu komunikasi yang termakan oleh alasan gombal saya. Ha..ha.. Padahal kalau dia wartawan bisa saja bertanya balik.

Kompetensi Wartawan

Begitulah gambaran singkat bagaimana seorang diuji untuk memperoleh kompetensi wartawan utama. Berkaitan dengan frasa “kompetensi wartawan” ini ada dua diksi yang harus kita elaborasi dan pahami betul. Dewan Pers mendefinisikan kompetensi, adalah kemampuan tertentu yang menggambarkan tingkatan khusus menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan.

Wartawan, menurut Dewan Pers adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran lainnya. Jadi, ketika ada orang yang tidak pernah melakukan kegiatan seperti dijelaskan itu, maka dia bukan wartawan. Titik.

Kompetensi wartawan adalah kemampuan wartawan untuk memahami, menguasai, dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangan menentukan (memutuskan) sesuatu di bidang kewartawanan. Hal ini menurut Dewan Pers, menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan.

Oleh sebab itu, sangat naiflah jika di dalam suatu organisasi wartawan sarat dengan wajah-wajah yang tidak memiliki kompetensi wartawan dan hanya mengantongi hasil uji kompetensi yang semuanya merupakan bentuk penyimpangan profesi. Untuk memiliki kompetensi wartawan seseorang memerlukan waktu yang lama. Tidak dapat diperoleh secara instan. Banyak yang mengaku-ngaku wartawan tetapi kemampuan keterampilannya mungkin nol besar. Kompetensi seseorang di dalam pekerjaan ini selalu ditekankan kepada keterampilan yang berwujud pada karya jurnalistiknya.

Uji kompetensi profesi untuk memperoleh sertifikat uji kompetensi biasanya diikuti oleh mereka yang menjalani profesi itu dari bawah. Misalnya seorang yang hendak memperoleh sertifikat profesi advokat, maka dia haruslah berijazah sarjana hukum. Untuk memperoleh sertifikasi dan izin dokter praktik harus seorang dokter yang menjalani pendidikan dokter sejak awal. Begitu pun untuk memperoleh sertifikat uji kompetensi wartawan, seorang harus memiliki keterampilan jurnalistik atau kewartawanan. Realitas yang terjadi, ada peserta yang memperoleh sertifikat uji kompetensi malah bukan wartawan.

Jangankan untuk menjadi wartawan, seorang wartawan saja untuk mencari berita harus memiliki banyak tips. Albert L.Hesler, dkk. Pedoman untuk Wartawan, Yayasan Obor Jakarta, 1997, menyebut ada 25 “tips” dari seorang reporter yang berpengalaman bertahun-tahun. Tips-tips ini mungkin ada baiknya saya “share” (bagi) di sini beberapa saja, biar saya tidak dicap tidak menyampaikan ilmu kepada yang lain (bagi yang belum pernah membacanya).

Maaf, saya tidak bermaksud mengajari yang membaca catatan ini, tetapi berbagi. Jika ada manfaatnya, ambil. Jika tidak, lupakan. Saya pilhkan beberapa saja yang mungkin lebih mudah dan praktis dilakukan.

(1) Miliki rasa ingin tahu. Tips ini, sering saya kuliahkan kepada para mahasiswa disertai contoh konkret. Begini, jika Anda seorang wartawan dan mendengar ada raungan sirene pemadam kebakaran (pastikan dan bedakan yang berbunyi itu sirene pemadam kebakaran dengan sirene ambulans dan sirene mobil Patroli Jalan Raya yang sedang mengantar pejabat) pastilah Anda akan terbangun segera dan mencari tahu lokasi kebakaran. Anda akan tahu siapa yang dihubungi (tetapi sekarang media sosial menjadi sumber informasi yang begitu cepat, kadang-kadang jauh lebih cepat dari kita mengedipkan mata). Kalau Anda tetap pulas, maka berhentilah menjadi wartawan.

(2) Tinggalkan kantor. Berita tidak akan pernah muncul dari balik mesin pendingin ruangan di kantor. Anda tidak akan mendapat banyak dengan membaca koran Anda, apalagi dengan mengisi teka teki silang. Jika Anda tetap di kantor, tidak akan pernah mendapatkan berita.

(3). Jangan tanya sumber Anda, ”Ada berita apa?”. Mereka tidak akan tahu berita bagus karena terjebak dalam rutinitas pekerjaannya, meskipun berita itu menimpa kepalanya. Anda adalah pemburu berita yang terlatih.

(4). Berbicaralah dengan berbagai macam orang. Perhatikan apa yang Anda dengar di warung kopi dan restoran.

(5). Baca berkala-berkala di bidang liputan Anda, mungkin ada publikasi yang dapat dikembangkan menjadi sebuah tema berita.

(6). Hadirilah pesta-pesta diplomatik atau pertemuan para elite. Anda akan banyak mendengar di sana.

(7) Baca pernyataan-pernyataan resmi, meskipun membosankan. Boleh saja pernyataan itu mengandung bibit berita.

(8). Perhatikan televisi dan dengarlah radio. Kedua berita ini sekali-sekali menampilkan berita baik yang bisa Anda angkat dan kembangkan.
Ini baru delapan tips yang harus dijalankan oleh seorang wartawan. Bagaimana dengan mereka yang menyandang UKW, utama pula, jika menilik tips-tips ini. Begitu mudah suatu profesi ini digadungankan dan organisasi sangat permisif menyikapinya. Ini sangat bertentangan dengan tuntutan zaman yang segala sesuatunya harus dilakukan secara profesional.

Memperbaiki Penyimpangan

Titah Ketua PWI Pusat Atal S.Depari untuk menertibkan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), khususnya di Sulawesi Selatan, dari sosok yang bukan wartawan merupakan langkah yang perlu disambut gembira dan diacungi jempol. Tentu saja sambutan ini berbeda dengan mereka yang bakal menjadi objek penertiban.
Bagaikan kata lagu,” Dia yang memulai, dia yang mengakhiri”, Bung Atal masih ingat awal mula masuknya sosok yang bukan wartawan di puncak pimpinan PWI Sulsel terjadi pasca-kepemimpinan Syamsu Nur sebagai Ketua PWI Sulawesi Selatan.

Atal hadir sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Daerah PWI Pusat dalam konfercab kedua (2010) khususnya, yang sangat melelahkan karena berlangsung hingga larut malam. Itu terjadi setelah kepemimpinan Zulkifli Gani Ottoh menapaki periode kedua dan bersaing dengan Burhanuddin Amin (alm.).
Ketika itu, saya mencatat betul bagaimana angka-angka itu dimanipulasi dan terjadi di depan mata wakil PWI Pusat sendiri.

Sejak itu, PWI Sulsel menjadi “anak emas” terjadinya penyimpangan organisasi dan tetap dibiarkan hingga detik ini. Saya tidak perlu mengungkit kembali isi “Curhat kepada Tuhan” saya sebelumnya, tetapi keinginan Atal memperbaiki PWI Sulsel merupakan catatan penting yang kelak akan dicatat sejarah. Harap diingat, sejarah adalah “sosok” yang jujur. Apapun yang kita lakukan dia akan catat, meskipun itu “pahit”. Tidak dapat dikelabui. Semakin anda kelabui dan tipu, kian banyak catatannya.

Di jejeran Pengurus PWI Sulsel yang baru dilantik di Hotel Claro tersebut, tanpa saya harus menunjuk hidung, akan tahu siapa yang wartawan. Saya tidak mau menyebut, tetapi masukan kepada Upa Labuhari yang memperoleh tugas menerbitkan oknum di kepengurusan PWI Sulsel harus kita berikan.

Kelak akan menjadi berita besar karena untuk pertama kalinya wartawan yang benar-benar wartawan memberitakan mereka yang bukan wartawan “bernaung dan berlindung” di bawah organisasi wartawan yang diakui pemerintah.

Catatan ini cermin kecintaan saya terhadap organisasi ini. Saya tidak tega melihat penyimpangan yang begitu masif terhadap organisasi yang pernah saya “kelola” 33 tahun silam. Sebenarnya, bisa saja saya masa bodoh dengan situasi dan kondisi ini. Saya sudah cukup nyaman dengan kesibukan saya yang se-abrek pascapurnabakti sebagai staf pengajar di almamater, tetapi sebagai wartawan saya tetap menulis dan tidak akan pernah pensiun hingga hayat di kandung badan.

Saya harus empati pada teman-teman lain yang tercederai oleh segregasi sebagai anggota PWI Sulawesi Selatan dalam dua dekade terakhir ini. “Persatuan”” Wartawan Indonesia Sulawesi Selatan, mengutip ucapan Bang Upa Labuhari, sudah diplesetkan menjadi “Perseteruan” Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan.
Organisasi ini sudah mulai melenceng dari ‘khitah’-nya, tujuan dasar, dan landasan perjuangan organisasi.

Organisasi ini mulai diarahkan alat untuk pencitraan personal. Lihat saja, setiap menjelang konferensi dan pemilihan ketua, PWI mengobral penghargaan kepada berbagai pihak. Begitu mau dilantik, “pengobralan” baru pun bersambung. Apa kriteria suatu pihak diberikan penghargaan? Ini tidak bermaksud menolak pemberian penghargaan, tetapi jangan sampai terjadi inflasi makna penghargaan. Penghargaan dari organisasi ini menjadi sesuatu yang tak bermakna karena begitu banyak diberikan kepada para pihak tanda tolok ukur dan indikator yang jelas.

Ada kecenderungan organisasi sudah ditunggangi oleh media untuk kepentingan bisnis. Sebab terbukti begitu akan atau selesai penyerahan penghargaan di satu media bertebaran iklan ucapan selamat yang tentu saja tidak gratis. Mudah-mudahan penghargaan yang diberikan itu tidak bernilai barter.

Sebagaimana disebut oleh para pakar media, salah satu yang mengusik independensi wartawan adalah intervensi pemilik modal dan media yang sangat signifikan. Apalagi kalau pemilik dan pemimpin media menjadi ketua dari organisasi profesi yang menghimpun pekerja media (wartawan).

Sepengetahuan saya, penghargaan biasanya diberikan bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN). Kini justru menjelang pemilihan ketua dan pelantikan pengurus terpilih justru diumbar. Penghargaan diberikan dengan dalih karena komitmen terhadap pers. Penghargaan tidak mengenal musim. Ada pejabat yang baru seminggu menjabat di Makassar sudah langsung diganjar penghargaan. Apa indikatornya?

Setiap kepala daerah sejak dilantik sudah tahu dan memiliki komitmennya terhadap pers sebagai mitra fungsionalnya dalam kaitan dengan penyebaran informasi. Sebab mereka tidak mau “durhaka” dengan ucapan Thomas Jefferson, yang berbunyi, “Lebih baik kita memiliki pers tanpa pemerintahan daripada pemerintahan tanpa pers”.

Wartawan sebenarnya harus mengklarifikasi kepada penerima penghargaan PWI tersebut, komitmen dan kontribusi nyata apa yang diberikan kepada PWI selama ini? Apakah karena menunaikan proposal yang diajukan? Apakah karena memasang iklan ucapan selamat terhadap PWI? Jadi, ini masih serba absurd. Saya akan mencoba melakukan klarifikasi apa sebenarnya bentuk nyata komitmen para pihak terhadap PWI. PWI sendiri tidak boleh lagi mengklaim tunggal dirinya sebagai organisasi pers tunggal sebab sekarang ada organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI).

Menarik tiga catatan Bang Upa Labuhari menganalisis prosesi pelantikan Pengurus PWI Sulsel 10 April 2021 yang sepi pejabat yang hadir. Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Suleman yang semula bersedia hadir tiba-tiba membatalkan kehadirannya dan mewakilkan dirinya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Amson. Ada apa?

Dalam catatan kritis dari segi konteks, boleh jadi Dinas Kominfo sudah menyampaikan apa yang pernah saya kemukakan ketika dalam percakapan telepon mengenai keabsahan pengajuan proposal yang prematur. Belum dilantik sudah melayangkan proposaldengan nominal yang wah.
Kini persoalannya, apakah Ketua PWI Sulsel yang lenggang kangkung ke periode ini berani mengatakan, “Siapa Takut?” jika langkah Bang Upa Labuhari akan segera bergulir.Ini baru berita dan berita baru!

Akhirnya, saya ucapkan selamat menjalankan tugas kepada Bang Upa Labuhari — yang karya-karya jurnalistiknya selalu saya baca — memperoleh titah Ketua PWI Pusat untuk “menertibkan” segelintir oknum pengurus PWI Sulsel yang tentu saja susah ditemukan karya jurnalistiknya. Amanat yang Anda emban sangat mulia karena meluruskan penyimpangan organisasi yang telah berjalan secara terorganisasi dan sistematik. Wassalam. (*)

(M.Dahlan Abubakar).

Bagikan Berita Ini :

baca Berita Lainnya:

BREAKING NEWS

Tinjau Jembatan Ambruk, Bupati Minta Masyarakat Sabar

BREAKING NEWS

Hari Jadi Kabupaten Pinrang ke 61 Tahun di Paripurnakan

BREAKING NEWS

Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2020, Wabup Berpesan Agar Mantapkan Kerja sama

BREAKING NEWS

Dinilai Sukses, Andi Amran Sulaeman Bakal Mendapat Anugrah Kehormatan

BREAKING NEWS

Sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

BREAKING NEWS

Wakil Bupati Pinrang Hadiri Musrembang Kecamatan Lanrisang

BREAKING NEWS

Lantik Pejabat Fungsional, Bupati Minta Bekerja Lebih Profesional

BREAKING NEWS

Pererat Hubungan, Dandim Kunker ke Kecamatan Lembang