Home / HUKUM

Sabtu, 27 Maret 2021 - 14:51 WIB

Issu Fee Proyek Terjawab Dengan Audit

  Dibaca Sebanyak : 537 Orang

Issu Fee Proyek Terjawab Dengan Audit

Parepare-makassarpena.online. Merebaknya issue terjadinya jual beli proyek atau fee proyek di kota Parepare yg ramai diperbincangkan di media sosial, sehingga diusulkan untuk dilakukan audit terhadap proyek tahun 2020.

“Agar issu adanya fee proyek diberikan rekanan kepada oknum pejabat Pemkot Parepare tidak menjadi bola liar, maka harus dilakukan audit secara menyeluruh, mulai pada tahap perencanaan anggaran sampai serah terima pekerjaan dan audit konstruksi,” kata Ahmad Dalle, penggiat anti korupsi kepada MP siang tadi, Sabtu (27/3) di warkop Lasinrang.

Menurut Telleng, sapaan akrab Ahmad Dalle, audit tersebut harus dilakukan oleh auditur eksternal independent dengan melibatkan masyarakat dan NGO yang memiliki kompetensi dalam bidang konstruksi atau pengadaan barang dan jasa (PBJ) Pemerintah.

“Indikator terjadinya dugaan penyimpangan anggaran pada pengadaan barang dan jasa tercermin pada rendahnya kualitas barang dan jasa dan rendahnya nilai manfaat yang didapatkan,” jelas Telleng.

Menurut pendiri Forum komunikasi aksi reformasi (Fokar), keterbukaan perlu dilakukan Pemerintah Kota Parepare, terkait penganggaran. Mulai dari tahap perencanaan anggaran di DPRD, tahap persiapan PBJ, tahap, pelaksanaan PBJ sampai pada tahap serah terima PBJ dengan melibatkan NGO.

“Audit konstruksi tidak cukup untuk mengetahui ada tidaknya kebocoran anggaran. Tapi auditnya harus dimulai dari hulu, mulai dari proses perencanaan anggaran,” ujar Telleng.

Sementara kepala Bagian PBJ Setdako Parepare, H.Andi Ardian saat akan dikonfirmasi via telepon selulernya, tidak dapat dihubungi.(dus )

Bagikan Berita Ini :

baca Berita Lainnya:

HUKUM

Ingkari Perjanjian, Buruh Segel Perusahaan Asal China,

HUKUM

Pelantikan Ketua PA Watansoppeng, Mewakili Bupati, Sekda Soppeng Berharap Membawa Semangat Baru

HUKUM

Tatap Muka Bersama Kasat Binmas Polres Pinrang

HUKUM

Warga Protes Pemberhentian Kepala Lingkungan Bintoeng

HUKUM

Sidak HP Personil, Dandim Katakan Sebagai Upaya Pembinaan

HUKUM

Gudang Tanpa Papan Nama, Tidak Sesuai UU Pajak