Home / BREAKING NEWS

Rabu, 10 Maret 2021 - 07:17 WIB

Terkait Pelabuhan Kajuangin, DPRD Pinrang Gelar RDP

  Dibaca Sebanyak : 331 Orang

PINRANG-MAKASSAPENA.ONLINE. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bahas pemanfaatan pelabuhan Kajuangin, Desa Sabbangparu, Kecamatan Lembang, Selasa (09/03/2021).

Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut Komisi III DPRD Pinrang mengundang pihak pihak terkait. Hearing ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Pinrang, Ahmad Jaya Baramuli, rapat dipimpin Ketua Komisi III, H.Alimuddin Budung, S.Hi.,MM, didampingi Sekretaris Komisi III, H.Usman Bengawan, SH.

Dan beberapa anggota Komisi III lainnya, Kamaruddin Paturusi, SH,MH, serta Muh.Thoha. Turut Hadir Sekwan Pinrang, Drs.Cendera Yasin, MM, Kadis Perhubungan, Drs.Mantong, Manager UPDK PLN Bakaru, Fatahuddin Yogi beserta staf, KUPP Tanjung Silopo (Syahbandar Polman), Ali Imran beserta staf, Camat Lembang, Muh.Yusuf Nur, Kades Sabbangparu, Darwin dan beberapa tokoh masyarakat Sabbangparu diantaranya, Abd.Muthalib yang juga merupakan Direktur CV.Anato Grup.

Dalam kata pengantarnya, Wakil Ketua DPRD Pinrang, Ahmad Jaya Baramuli mengharapkan supaya pelabuhan Kajuangin ini bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Pinrang, karena jika pelabuhan ini difungsikan, sambung Ahmad Jaya, bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat Kajuangin khususnya dan Kabupaten Pinrang pada umumnya. Sehingga segala konflik-konflik yang timbul termasuk kepemilikan aset disekitar pelabuhan tersebut perlu diselesaikan secepatnya.

“Saya harap melalui RDP ini segala kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan pelabuhan Kajuangin tersebut bisa ditemukan titik terang, termasuk asetnya PLN Bakaru yang ada di area pelabuhan, karena Manager Bakaru juga hadir, termasuk syahbandar juga hadir, sehingga saya yakin melalui RDP yang dimotori Komisi III ini akan ditemukan jalan keluar untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Pinrang,” terang legislator Partai Berkarya tersebut.

Sementara itu, Manager UPDK PLN Bakaru, Fatahuddin Yogi membenarkan adanya aset PLN Bakaru yang ada disekitar pelabuhan Kajuangin. Menurutnya, secara sertifikat tanah, PLN Bakaru memiliki aset disekitar pelabuhan tersebut, seluas 47300 meter persegi yang terdiri dari tanah disekitar pelabuhan dan jalan masuknya sampai di jalan poros.

Sedangkan Ali Imran, KUPP Tanjung Silopo (Syahbandar Polewali) mempertanyakan legalitas izin pelabuhan yang dikantongi PLN Bakaru sehingga PLN Bakaru mengklaim Pelabuhan Kajuangin sebagai asetnya,

“Kalau memang PLN Bakaru memiliki izin pelabuhan, apakah itu bentuknya Peraturan Menteri atau Keputusan Direktorat Jendral, karena sewaktu saya mengunjungi lokasi, pernah ada Jeti yang telah dibangun oleh PLN, apakah itu memiliki ijin operasional atau tidak, kalau tidak memiliki ijin operasional dan saat ini dilakukan aktifitas itu akan melanggar hukum, karena berdasarkan pasal 339 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, barang siapa yang menggunakan garis pantai untuk kegiatan bongkar muat barang, naik turun penumpang tanpa ijin akan ada pidananya, 3 tahun dan denda 600 juta rupiah, tentu kita tidak mau melanggar hukum. Kita mau cari solusi ke depannya, bagaimana pelabuhan Kajuangin ini mau dimanfaatkan harus melalui ijin-ijin sesuai dengan ketentuan,” terang Ali Imran.

Menjawab pertanyaan dari Syahbandar Polewali, Manager UPDK PLN Bakaru, Fatahuddin Yogi mengungkapkan bahwa hingga saat ini legalitas yang dimiliki PLN hanya sertifikat tanah yang ada di belakang pelabuhan, terkait legalitas pelabuhan, karena pelabuhan ini dibangun pada tahun 1958 dan penggunaanya itu sebelum Bakaru berdiri sehingga pada saat itu ijin-ijin belum dibutuhkan, seperti saat ini.

Lanjut Fatahuddin, “terkait usulan dari masyarakat supaya pelabuhan Kajuangin ini dijadikan pelabuhan umum, aspirasi ini akan kami sampaikan ke tingkat yang di atas kami, sampai di PLN pusat untuk penyerahan aset dari PLN Bakaru ke Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, nanti PLN pusat yang menentukan keputusannya apakah aset ini akan diserahkan ke Pemkab Pinrang atau bagaimana jalan terbaiknya,” ungkap Fatahuddin.

Menurut Drs.Mantong, Kadis Perhubungan Kabupaten Pinrang, sebenarnya sejak 2018 lalu perintisan pelabuhan Kajuangin ini menjadi pelabuhan umum sudah dilakukan, tapi terbentur pada status tanah di sekitar pelabuhan tersebut yang dimiliki oleh PLN Bakaru.

“Kalau PLN Bakaru bersedia melakukan penyerahan assetnya ke Pemkab Pinrang, yang di dukung oleh Syahbandar Polewali sebagai instansi teknis pelabuhan dan sebagai perwakilan Kementerian di pusat serta didukung oleh anggota DPRD, saya kira tidak ada lagi masalah untuk pemanfaatan pelabuhan Kajuangin ini,” harap Kadis Perhubungan. (ys)

Bagikan Berita Ini :

baca Berita Lainnya:

BREAKING NEWS

Bupati Pangkep Segera Launching Program 100 Hari Kerja

BREAKING NEWS

Bupati Pinrang Hadiri Pengambilan Sampel DNA Keluarga Korban Sriwijaya Air

BREAKING NEWS

Dinilai Sukses, Andi Amran Sulaeman Bakal Mendapat Anugrah Kehormatan

BREAKING NEWS

Dua Atlet Karate SMAN 1 Soppeng Resmi Menyandang Sabuk Hitam DAN 1 Nasional

BREAKING NEWS

Pemutahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Upaya Penanggulangan Kemiskinan

BREAKING NEWS

Hari Bhayangkara Ke – 74′ Kapolres Soppeng Resmikan Masjid Darul Aman Polsek Lilirilau

BREAKING NEWS

Kodim 1404/Pinrang Berbagi Kepada Warga Terdampak Covid-19

BREAKING NEWS

Mayat Wanita Muda Ditemukan Membusuk di Saluran Irigasi