Home / BREAKING NEWS

Selasa, 23 Februari 2021 - 08:31 WIB

Firdaus Dukung Kapolri Utamakan Langkah Damai

  Dibaca Sebanyak : 126 Orang

JAKARTA-MAKASSARPENA.ONLINE. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyambut positif kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

Melalui kebijakanya, Polri dibawah kepemimpinannya kini lebih mengedepankan pola restorative justice atau jalan damai, kecuali yang memecah belah bangsa terkait penanganan kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam Surat Edaran No. 2/II/2021, Kapolri meminta penyidik menentukan dengan tegas apakah sebuah laporan masuk dalam kategori kritik, masukan, hoaks, atau pencemaran nama baik.

Bila masih kategori pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan, Kapolri meminta penyidik mengedepankan jalur damai.

Menanggapi surat edaran Kapolri tersebut, hari Senin (22/2/2921), Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus di dampingi sekretaris Jenderal SMSI M. Nasir menyampaikan kebijakan Kapolri tersebut merupakan langkah positif yang telah dibuat institusi Polri di tengah maraknya kasus pelanggaran UU ITE khususnya kepada media.

Namun demikian Firdaus berpendapat, UU ITE sejatinya dilahirkan untuk mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Untuk itu ia berharap UU ITE dikembalikan ke alur awalnya tersebut dan pasal 27, 28, 29, serta 45 dalam UU ITE, sebaiknya dihapus dan pengaturan pasal-pasal tersebut dikembalikan ke KUHP.

Presiden RI Joko Widodo sebenarnya sudah mewacanakan untuk merevisi UU ITE tersebut, karena di dalamnya terdapat pasal “karet” yang multitafsir dan memungkinkan disalahgunakan oleh penegak hukum atau orang yang berperkara.

Surat edaran Kapolri tersebut dipandang Firdaus sebagai langkah bijaksana dalam menangani perkara pelanggaran UU ITE.

Firdaus memberi contoh, walaupun telah ada kesepakan kesepahaman atau MoU antara Dewan Pers dan Polri tentang kasus pers agar ditangani dengan menggunakan UU Pers, tetapi masih banyak khususnya di daerah, wartawan yang dikriminalasi dengan UU ITE karena pemberitaanya.

“Kita tetap dukung kebijakan yang telah dikeluarkan Kapolri, sambil kita menunggu rekomedasi revisi UU ITE yang tengah dirumuskan Dewan Pers terkait penyempurnaan UU ITE yang kini tengah digodok pemerintah,” pungkas Firdaus, diamini M. Nasir. (smsi)

Bagikan Berita Ini :

baca Berita Lainnya:

BREAKING NEWS

Kapolres Pinrang Coffee Morning Dengan Insan Pers

BREAKING NEWS

Bupati Pinrang Berangkatkan Tim Kemanusian ke Sulawesi Barat

BREAKING NEWS

Supir Truk Meninggal, Diduga Mengalami Pecah Pembuluh Darah

BREAKING NEWS

Lepas Tim Misi Kemanusian, Bupati Pinrang Pesan Jaga Keselamatan

BREAKING NEWS

Tindak Lanjuti Surat PWI Sulsel, PWI Pinrang Bentuk Panitia

BREAKING NEWS

SELAMAT DAN SUKSES HUT KE 61 TAHUN KOTA PARE PARE 17 FEBRUARI 2021

BREAKING NEWS

Serahkan Hadiah, Bupati Apresiasi Tim Penilai

BREAKING NEWS

Asnawin: Media Daring Lahan Subur Bagi Wartawan