Home / POLITIK

Sabtu, 7 November 2020 - 16:37 WIB

Komisioner Bawaslu Soppeng Himbau Warga Tidak Menyebarkan Berita Hoax

  Dibaca Sebanyak : 160 Orang

Keterangan Gambar : Komisioner Bawaslu Kabupaten Soppeng Winardi Sakurdin, S.Sos saat rapat bersama kelompok kerja pengawasan Kampanye dan penertiban alat peraga kampanye

 

Makassarpena.online Soppeng — Pasca masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Soppeng tahun 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Soppeng imbau warga masyarakat Bumi Latemmamala agar tidak menyebar berita hoax, informasi yang menyesatkan dan informasi yang menimbulkan permusuhan berdasarkan SARA. “Baik peserta Pilkada, partai politik (parpol pendukung) pasangan dan tim sukses atau masyarakat agar tidak melakukan hal tersebut,” ucap Komisioner Bawaslu Soppeng, Winardi,S.Sos  Sabtu (07/11/2020).

Pasalnya, hal itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) nomor 10 tahun 2016 pasal 69 tentang Pilkada. “Dalam proses kampanye secara jelas dilarang untuk menghasut, memfitnah, mengadu domba baik parpol, perseorangan atau kelompok masyarakat,” jelasnya.

Untuk itu, penyebaran berita hoax di media sosial agar tidak dilakukan oleh siapa pun pada masa kampanye bergulir. “Komitmen ini harus dibangun oleh masing-masing pasangan calon (paslon) beserta tim pengusungnya. Semua pihak tentunya harus turut menciptakan dan menjaga stabilitas keamanan di Bumi Latemmamala,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ketua Bawaslu Kab.Soppeng Winardi. Mengimbau/meminta masyarakat agar dalam prlaksanaan Pilkada Soppeng thn 2020 ini untuk tidak mudah menyebarkan informasi yang berkaitan dengan Pilkada itu belum terbukti kevalidannya alias Hoax dan ujaran kebencian, sebab bisa saja dianggap mencederai Pelaksanaan Pilkada. ada hukuman pidana dan denda yang mengancam bagi mereka terbukti menyebarkan jenis informasi tersebut.

Dalam Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 28 ayat (1) bahwa Penyebar informasi Hoax bisa terancam dengan Pidana maksimal enam tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar,

Juga ada larangan di UU Pilkada yang dituankan dalam Surat Edaran BawasluRI No.0589 tentang Pengawasan konten internet pada Pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Jadi bagi yang suka mengirimkan kabar/berita bohong (Hoax), ujaran kebencian dan lain-lain atau bahkan cuma sekadar iseng mendistribusikan (Forward).

“Harapki berhati hati ancamannya tidak main main seperti yang saya sampaikan tadi,” harapnya.

“Dalam mencegah potensi pelanggaran Pemilihan dan demi suksesnya pelaksanaan Pilkada Soppeng kami Bawaslu Kab.Soppeng sekali lagi mengimbau dan meminta kepada Masyarakat agar bersikap teliti saat mendapat pesan berantai yang sekiranya itu adalah Hoax dan atau mengandung ujaran kebencian, teliti dulu dan jangan lansung menforward kepada yang lainnya,” tutup Winardi. (man27/redaksi)

 

Bagikan Berita Ini :

baca Berita Lainnya:

POLITIK

Yaumil-Herny Unggul di Pilkada Pasangkayu

POLITIK

KPU Pasangkayu Gelar Debat Publik Pilkada 2020

POLITIK

H. Ambo Intang : PAW Anggota DPRD Sulbar Dapil Pasangkayu Resmi Dilantik

POLITIK

IAS AJAK WARGA PILIH PEMIMPIN YANG AMANAH

POLITIK

Saal – Musawir Resmi Mendaftar di KPU Pasangkayu

POLITIK

Kiwal Garuda Hitam Siap Kawal IAS Menangkan DILAN

POLITIK

Banteng akan Kawal Kemenangan AKAR – LHD, A. Mapparemma Sebut Ini Tak Hanya di Mulut

POLITIK

KPU Pasangkayu Tetapkan 95.946 DPT Dan 335 TPS