Home / BREAKING NEWS / POLITIK / SULSEL

Kamis, 22 Oktober 2020 - 23:26 WIB

Koalisi Masyarakat Pro Demokrasi Menggugat KPUD Soppeng

  Dibaca Sebanyak : 218 Orang

Soppeng Makassar Pena On Line — Masyarakat Soopeng yang tergabung dalam Koalisi LSM Pro demokrasi Soppeng tidak main-main memperkarakan KPUD Soppeng. Sedikitnya ada 10 ormas yang tergabung dalan koalisi akan menggugat KPUD Soppeng.
Hal tersebut diungkapkan kembali oleh salah seorang pimpinan koalisi Arham MS, Jumat (23/10/2020) di kantor sekretariat bersama Kabupaten Soppeng
Kepada pewarta Makassar Pena On Line Arham lebih jauh menjelaskan bahwa APK yang dipasang pasangan calon dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Soppeng dinilai tidak mencerminkan indenpendensi penyelenggara pemilu. Pasalnya, baliho kandidat lain yang di dalam baliho tersebut terdapat gambar surat suara, pada kolom kosong, ditulisi ajakan untuk memilih yang bergambar. Ajakan untuk memilih pasangan yang bergambar sebenarnya tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ajakan tersebut ditempatkan pada kolom kosong, sehingga menutupi sebagian ruang kolom kosong. Sehingga hal tersebut tidak pantas dilakukan, siapa pun pemilik alat peraga tersebut karena masing-masing kandidat telah memiliki kolom tersendiri pada surat suara terdapat untuk kolom kosong pungkasnya.
Lanjut Arham mengatakan, Sesungguhnya hal ini tidak pantas dilakukan mengingat KPUD sebagai penyelenggara mestinya berlaku independen terhadap semua calon.dan memperlakukan peserta pemilukada secara adil dan setara. Kolom kosong adalah salah satu pilihan dan pasti akan menjadi alternatif pilihan bagi pemilih yang tidak memilih pasangan yang bergambar. Peluang untuk kemenangan kolom kosong pun sangat terbuka, seperti halnya yang terjadi di Kota Makassar pada Pilkada lalu. Sehingga semua pihak terutama KPUD, seharusnya memperlakukan kolom kosong setara dengan kandidat lainnya yang bergambar. Perlakuan yang tidak sepantasnya terhadap kolom kosong tentu mencederai aspirasi dan pilihan sebagian pemilih ujarnya.
“Paslon yang bergambar ada pemilihnya, calon tidak bergambar pun (kolom kosong) tentu juga memiliki pemilih. Dengan tertutupnya kolom kosong dengan konten maka dapat diduga jika KPUD Sopeng terkesan berpihak pada paslon,” ungkap Pimpinan LHI ini.
Ditambahkan pada prinsipnya,  kami yang tergabung dalam koalisi LSM Prodem  saat ini tidak berbicara dukung mendukung calon namun,  semata-mata menginginkan penyelanggara pemilukada dalam hal ini KPUD Soppeng benar-benar menjalankan proses demokrasi yang edukatif dan tidak bersifat provokatif serta membuat gaduh sesama pewarta.
“Kami memahami jika materi dan konten dari paslon, kami tidak menyalahkan materi atau kontennya namun yang kami tidak bisa pahami adalah tata letak konten yang menutupi peserta lain. Bagaimana seandainya dibalik tata letak konten ke paslon?”
Kami berharap agar pihak-pihak yang terlibat dalam Pilkada Soppeng 2020 ini dapat berlaku adil terhadap kolom kosong dan juga  dijamin keberadaannya dalam undang-undang sebagai suatu pilihan.
Terakhir Pimpinan Lembaga Kajian Advokasi HAM ini menegaskan akan terus mengawal pesta demokrasi ini khusunya peran penyelenggara pemilu (KPUD) Soppeng. (Usman.L/Redaksi)

Bagikan Berita Ini :

baca Berita Lainnya:

BREAKING NEWS

Lantik Pejabat Eselon, Bupati Sampaikan Tidak Ada Tempat Basah dan Kering

BREAKING NEWS

Mayat Wanita Muda Ditemukan Membusuk di Saluran Irigasi

BREAKING NEWS

Alimin Buka Musrembang Kecamatn Batulappa

BREAKING NEWS

HUT ke-4 SMSI, Diisi Cerita Sukses Tokoh Pers

BREAKING NEWS

Bupati Pinrang Salurkan Bantuan Korban Longsor Mesakada

BREAKING NEWS

Hari Kemerdekaan ke 75 Tahun, PLN UIW Sulselrabar Nyalakan Listrik Serentak 75 KK Miskin  

BREAKING NEWS

BNN Sulsel Kukuhkan Relawan dan Penggiat Anti Narkoba

BREAKING NEWS

Bupati Soppeng Ikuti Rakor Penegakan Prokes dan Penanganan Covid 19 Via Virtual Dibuka Menko Kemaritiman