Home / SULSEL

Minggu, 30 Agustus 2020 - 01:41 WIB

Anggota DPRD Sulsel Henny Latif, Sebarluaskan Perda Sistem Perlindungan Anak

  Dibaca Sebanyak : 166 Orang

 

SOPPENG, MAKASSAR PENA — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Dra. Hj. Henny Latif melaksanakan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Sistem Perlindungan Anak.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Desa Leworeng Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng, Sabtu, 29 Agustus 2020.

Diketahui, anggota Fraksi Gerindra DPRD Sulsel ini mengagendakan melaksanakan penyebarluasan Perda tersebut di Kabupaten Soppeng pada 28-30 Agustus 2020.

Kades Leworeng, Rusdi, S.Sos, menguncapkan terima kasih atas kunjungan Anggota DPRD Sulsel Henny Latif di desa ini.

“Terima kasih atas kunjungannya di desa kami, ibu dewan sudah banyak bantuanya masuk,” ucapnya.

Di hadapan ratusan peserta pada kegiagan itu, Hj. Henny Latif yang Anggota Komisi A DPRD Sulsel ini, menyatakan,

anak adalah anugrah Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu telah diatur dalam perundang-undangan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan.

Hak perlindungan anak, tegas Wakil Ketua Partai Gerindra Sulsel ini, adalah hak azasi manusia, wajib dilindungi, dijamin kehidupan dan keselamatannya. Masyarakat dan pemerintah bertanggung jawab dalam hal ini.

Dikatakan, apapun kebijakan pemerintah, kalau didikan orang tua tidak tepat, maka akan sulit ke depannya. Makanya tidak heran marak terjadi kekerasan, bully antar anak maupun remaja.

Ia berharap seluruh orang tua harus memberi contoh dan teladan dalam keseharian. Menurutnya, klasifikasi anak adalah yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ia menegaskan, menyalahi hak perlindungan dan keselamatan anak masuk dalam kategori pidana atau kejahatan.

Dikatakan, perlindungan terhadap anak salah satunya adalah segala kegiatan perlindungan anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (man27)

Bagikan Berita Ini :

baca Berita Lainnya:

BREAKING NEWS

Koalisi Masyarakat Pro Demokrasi Menggugat KPUD Soppeng

BREAKING NEWS

Kapolres Soppeng. Wartawan dan Polisi Dalam Tugas Kesehariannya Selalu Sejalan

POLITIK

Lima Komisioner KPU Soppeng Akan Segera Dilaporkan Ke DKPP

SULSEL

Pjs. Bupati Soppeng Hadiri Musrembang Perubahan RPJMD Sulsel 2018-2023

SULSEL

Wagub SulSel Kunker Ke Soppeng Pantau Pengerjaan Jembatan Pacongkang

SULSEL

Ditlantas Polda Sulsel Supervisi Samsat Soppeng

INFRASTRUKTUR

Jalan Poros Soppeng Sidrap Di Soal Warga

BREAKING NEWS

Djusman AR. Terkait APK Paslon, KPU Soppeng Jangan Terkesan Arogan Dan Tebal Kuping