Home / POLITIK

Kamis, 16 Juli 2020 - 21:40 WIB

DPRD PROVINSI SULBAR SHARING INFORMASI  DENGAN DPRD PINRANG

  Dibaca Sebanyak : 64 Orang

Pinrang,MP Online — DPRD Kabupaten Pinrang menerima kunjungan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat dengan agenda, sharing informasi terkait Pembahasan Pertanggungjawaban APBD TA.2019.
 Diterima oleh Wakil Ketua DPRD Pinrang, Ir.Syamsuri didampingi Ketua Komisi III, H.Alimuddin Budung, S.Hi, MM dan Ir.Hj. Sahariyah Lolo, bertempat di ruang rapat Bapemperda.
Rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Sulbar dikoordinir langsung Ketua Komisinya,  Drs.H.Sudirman, didampingi Wakil Ketua Komisi IV Sulbar, H.Muhammad Jayadi, S.Ag, M.Si dan beberapa anggota Komisi IV serta beberapa staf Setwan DPRD Provinsi Sulbar.
Dalam keterangannya, H.Sudirman menjelaskan bahwa tujuan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulbar berkunjung di DPRD Kabupaten Pinrang adalah untuk bersilahturahmi dan sharing informasi terkait UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Terhadap DPRD, dalam hal ini Pertanggungjwaban terhadap Pelaksanan APBD Tahun Anggaran 2019.
Sedangkan menurut Muhammad Jayadi, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulbar, walaupun acuannya sama terkait pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, yakni PP 12 tahun 2017, akan tetapi dari segi pengalaman pasti lebih berpengalaman DPRD Pinrang, walaupun levelnya berbeda, DPRD kabupaten dan DPRD provinsi.
 “Walaupun kami level provinsi, akan tetapi kami terbilan baru, baru tiga periode, sehingga dari segi pengalaman, pasti lebih berpengalaman DPRD Pinrang,” sanjung Jayadi.
Sementara itu, menurut Syamsuri, Wakil Ketua DPRD Pinrang, di DPRD Kabupaten Pinrang ini ada 40 anggota DPRD yang terdiri dari 8 Fraksi dan 4 Komisi, satu ketua dan 2 Wakil Ketua.
Terkait Pembahasan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 di Pinrang, kemarin, tanggal 7 juli 2020, rancanagan perdanya sudah diterima DPRD melalui rapat paripurna. Dan keesokan harinya, tanggal 8 Juli, ranperda tersebut dibahas di Badan Anggaran.
Karena pembahasannya cukup alot, sehingga pembahasan berlangsung selama 2 hari. Dan mulai hari ini, 10 Juli hingga 13 Juli mendatang pembahasan dilakukan di tingkat Komisi-Komisi dengan mengundang OPD mitra kerja masing-masing komisi tersebut.
Lanjut Syamsuri, beberapa waktu yang lalu,  ada rencana DPRD Pinrang untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tersebut, akan tetapi dengan waktu yang begitu mepet dan ada regulasi yang mengatur yakni PP 12 tahun 2017, di pasal 20 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah yang mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK, tidak bisa dibuatkan Panja, kecuali ada hal-hal tertentu yang perlu dipertanyakan lebih dalam.
 Sedangkan Kabupaten Pinrang, sudah delapan kali berturut-turut meraih WTP, termasuk tahun 2019, dan karena dianggap tidak ada hal-hal yang sangat urgen untuk dipertanyakan lebih dalam dan mengingat waktu yang mepet, sehingga untuk tahun ini tidak dibentuk Panja.
Namun pembasannya tetap berlanjut melalui Banggar, tingkat Komisi-Komisi dan gabungan Komisi barulah bisa diparipurnakan persetujuannya.
Sementara itu menurut Alimuddin Budung, Ketua Komisi III DPRD Pinrang, terkait masalah anggaran, pasti tidak bisa dibandingkan antara provinsi dan kabupaten karena pasti jauh beda. Akan tetapi dari jumlah APBD, Kabupaten APBD Pinrang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, untuk tahun ini sudah tembus 1.3 T.
 Walaupun berbeda anggaran antara provinsi dan kabupaten pasti banyak hal-hal lain yang perlu di diskusikan, apalagi salah satu kabupaten dari provinsi Sulbar yakni Kabupaten Polman berbatasan langsung dengan kabupaten Pinrang, sehingga hubungan silahturahmi ini sangat penting untuk terus dijalin. (ys/Redaksi)

Bagikan Berita Ini :

baca Berita Lainnya:

POLITIK

50 Advokat Kawal Dilan di Pilwalkot Makassar  

POLITIK

Program Kerja Dilan Terbukti Berpihak Kepada Rakyat

POLITIK

KPU Pasangkayu Uji Publik Ruang Tanggapan Masyarakat

POLITIK

Angkat A. Ma’wa Syamsu Jadi Plt. Ketua PPP Soppeng, Dr. Aras Perintahkan Dukung Penuh A. Kaswadi-Lutfi Halide

POLITIK

Sosialisasi Perda Pengendalian Penyembelihan Ternak, Legislator Sulsel Henny Latif Laksanakan Protokol Kesehatan

POLITIK

DPRD Pinrang Gelar Rapat Paripurna

POLITIK

Program Seratus Hari, Dilan Bidik Rakyat Kecil

POLITIK

Simpatisan Yaumul-Herny Hadiri Deklarasi Koalisi 10 Partai